acuan –> proposal pelayanan KB

Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, sehingga perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan danPenerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Bahwa acuan penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten dan Kota adalah mengguanakan Standar Pelayanan Miniman ( SPM ) Program KB dan KS di Kabupaten dan Kota telah ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada tanggal 29 Januari 2010 Maksud dan tujuan ditetapkannya SPM ini adalah sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Program KB di Kabupaten dan Kota , dapat dijadikan arah dan alat ukur pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan program KB di wilayahnya

Usulan pelaksnaan kegiatan atau setiap kegiatan baik secara menyeleuruh atau sebagian sebaiknya digunakan proposal yang jelas terurai dengan lampiran dasar hokum sebagaimana yang telah ditetapkan . Berikut sekedar acuan global dan kasar tentang proposal dimaksud semoga ada manfaatnya .

Bab 1. Pendahuluan
A Arah Pembangunan Daerah ( disesuaikan dengan arah kebijakan umum daerah yg intinya Visi KB sejalan dengan visi daerah, atau justru Program KB dan KS untuk mendukung perwujudan visi missi daerah )
B. Kewenangan SKPD –KB ( Kewenangan biasanya ditetapkan dalam Perda , sehingga apa yang diusulkan sesungguhnya sebagai realisasi perda dimaksud )
C. Anggaran Berbasis Kinerja ( intinya semua kegiatan terukur dari berbapai sisi baik input, proses dan out putnya sedangkan kinerja diukur dari outcome atau pencapaian tujuan kegiatan)
D. Tujuan umum dan khusus

Bab 2. Karakteristik Kegiatan
A.Pokok kegiatan dan rincian Kegiatan pelayanan KB( ini untuk memberi gambaran pokok kegiatan dan uraian, untuk uraian kegiatan diukur inputnya sedangkan untuk pokok kegiatan diukur dari out comenya > misalmnya pokok kegiatan penyuluhan KB – out put 30 orang siap menjadi peserta KB , out come nya 30 orang dilayani KB dan menjadi peserta KB)
B. Karakteristik Kegiatan dan Sasaran ( berisi uraian tentang spesifikasi kegiatan itu apa saja , misalnya termasuk jenis belanja barang atau belanja modal kemudian volumenya berapa , dimana lokasinya, sasaran pengguna siapa , kapan, dan tingkat kepentingan untuk mendukung pencapaian tujuan
C. Fokus sasaran ( sasaran ini banyak diartikan ganda ; 1. Bersifat target. 2 bersifat kualitatif yakni kondisi yang dihapkan, dalam konteks perencanaan ini yang dimaksud sasaran adalah kondisi yang diharapkan dari setiap kegiatan )

Bab 3. Kegiatan terurai
A Jenis dan Jumlah Kegiatan
B. Mekanisme pelaksanaan kegiatan
C. Jadwal kegiatan
C Jenis/Rincian Belanja

Bab 4 Penutup
LAMPIRAN
- Dasar hokum
- SPM Program KB dan KS
- NSPK program KB dan KS
- Perda
- Peraturan Bupati atau walikota
- Peraturan lain yang mendukung seperti MOU atau lainnya.

ini sekedar untuk contoh sedangkan detailnya perlu dilengkapi sesuai kondisi daerah

Gambaran konsep 

KEWENANGAN SKPD –KB

Berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,program dan anggaran pembangunan pertanian tersebut dijabarkan sesuaidengan peta kewenangan pemerintah dengan memberikan peluang lebih banyakkepada partisipasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Peta kewenangantersebut adalah:

(1) Pemerintah Pusat ( BKKBN ) menetapkan kebijakan nasional pembangunan kependudukan dan KB sebagai acuan makro terhadap implementasi kegiatan di daerah .Semua ini telah dituang dalam SPM program KB dan KS .NSPK program Kependudukan dan KB dan sejumlah Peraturan Kepala BKKBN .
(2) Pemerintah Daerah Provinsi ( SKPD-KB atau BKKBN provinsi ) menjabarkan kebijakan Pusat melalui penilaian dan koordinasi terhadap pengembangan wilayah berbasis kemampuan wilayahnya, dengan melibatkan dan memberdayakan Kabupaten/ Kota .
(3) Pemerintah Kabupaten/ Kota menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran kinerja pembangunan kependudukan dan KB di wilayahnya yang mengacu pada kebijakan nasional dan kapasitas sumberdaya wilayah. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah Kabupaten/ Kota,ntuk itu diperlukan data pendukung dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap: besaran, kualitas dan karakteristik (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, partisipasi masyarakat dukungan stake holder,swasta, LSOM dan aspek sosial dan budaya setempat ).

ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Semenjak tahun 2006 pemerintah telah mulai menerapkan system penganggaran berbasis kinerja. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja ini muncul didasarkan atas banyaknya temuan permasalahan dan kendala dalam penerapan anggaran melalui pendekatan kegiatan proyek maupun bagian proyek di masa lalu. Upaya penyempurnaan pola penganggaran ini dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

Sistem penganggaran terpadu berbasia kinerja memerlukan pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta mengakomodasi semangat reformasi yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan penerapan sistem penganggaran ini sangat diharapkan agar daerah dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan sehingga akan menumbuhkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) terhadap anggaran kinerja, yang kemudian diharapkan meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya
perencanaan tersebut juga diharapkan tetap dapat menampung sasaran-sasaran perencanaan yang bersifat makro yang ditetapkan oleh Pusat, sehingga system perencanaan yang serasi antara bottom up planning dan top down policy dapat diwujudkan. Untuk itu, dalam perencanaan anggaran kinerja para perencana harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan program dengan anggaran kinerja khususnya berkaitan dengan:
(a) Strategi dan prioritas program yang memiliki nilai taktis strategis bagi pembangunan KKB,
(b)Target group (kelompok sasaran) yang akan dituju oleh program dan kegiatan yang ditunjukkan oleh indikator dan sasaran kinerja yang terukur, dan
(c)Sumberdaya dan teknologi yang tersedia dalam rangka peningkatan pelayanan
dan pemberdayaan masyarakat.

KEGIATAN
Dari pengamatan sekilas sebagian besar pengajuan proposal kegiatan KKB dari daerah yang Nampak selama ini lebih banyak berisi shopping list usulan pengadaan barang (procurement–based) bukan berupa aktivitas pengembangan (activity-based) dengan indikator output dan outcome yang terukur dan tingkat keberhasilan tinggi. Penilaian tingkat keberhasilan kegiatan berdasarkan anggaran berbasis kinerja ini bukanlah pada besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan sesuai usulan daerah, tetapi pada tingkat pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dan efisien.Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan proposal yang mampu menjelaskan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang ditargetkan, lengkap dengan data dukung yang akurat, dan legalitas dari
Dinas terkait.

Rincian kegiatan Pelayanan KB
1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah; ( dilakukan oleh staf terkait ) tujuannya untuk mendeteksi secara tepat wilayah pencapaian rendah, pencapaian sedang dan pencapaian tinggi berserta jenis kontrasepsi yang digunakan.
2) Melakukan pertemuan persiapan pelayanan KB bersama stake holder pemerintah, swasta,LSOM;( Ka SKPD-KB) untuk mendapatkan kesepakatan dan dukungan operasioanal dari berbagai pihak terkait .
3) Menyusun rencana sasaran kegiatan pelayanan dan target peserta KB baru ;( Rapat tim bersama PKB /PLKB) , secara fakta PLKB/PKB adalah yang lebih memahami kondisi wilayah kerjanya sehingga akan lebih efisien jika penetapan sasaran bersama PKB/PLKB. Pertemuan ini juga dapat dilaksanakan menyatu dengan kegiatan (4).
4) Menyusun rencana kegiatan KIE penggerakan ( Rapat Tim bersama PKB/PLKB ) :
a)Pembagian tugas TIM berdasarkan analisa sasaran (PUS), data pencapaian KB baru dan aktif
b) Melakukan pembekalan ke petugas KIE baik melalui orientasi/pelatihan KB;
c) Menyediakan kebutuhan alat, obat, dan cara kontrasepsi sesuai target yang ditetapkan;(lokasi,jumlah petugas)
d) menyiapkan tempat pelayanan KB( lokasi, jumlah petugas)
d) Memberikan pelayanan KIE dan KIP/konseling KB;(lokasi,jumlah petugas)
e) Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB;( sesuai kebutuhan)
g) Menyediakan tenaga pelayanan KB terstandarisasi;
h) Monitoring dan evaluasi.

Perihal WIDYAISWARA BKKBN
Widyaiswara Utama pada PUSDIKLAT Kependudukan dan KB BKKBN Jl Permata No 1 Halim PK Jaktim , Penasehat pengurus IWI Pusat Bidang KKB , Penasehat Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh KB Indonesia, Ketua Forum Widyaiswara BKKBN.

One Response to acuan –> proposal pelayanan KB

  1. H. Hasyim Ashari, S.Ag. (Sekretaris Umum MUI Kab. Lumajang) mengatakan:

    Assalamu’alaikum Wr. Wb. Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Kabupaten Lumajang akan menyelenggarakan kegiatan seminar tentang ledakan penduduk, permasalahan dan penanggulangannya. Agar punya sinergi dalam kegiatan tersebut, apakah kami bisa bekerjasama dengan BKKBN Pusat? Kemana proposal harus kami kirimkan? Wsslm.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: