Perangkat tata laksana Program Kependudukan dan KB

Perangkat tata laksana Program Kependudukan dan KB Pada dasarnya yang dimaksud dengan perangkat tatalaksana adalah suatu instrumen/alat berupa buku tuntunan / acuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi menurut status yaitu : sistem, sub sistem, pedoman, juklak, juknis, yang dikukuhkan oleh pimpinan dalam hal ini Kepala BKKBN untuk penyelenggaraan program KB di seluruh Indonesia .

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Selain fungsi tersebut BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Selain itu selanjutnya berdasarkan Pasal 55 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010, untuk menyelenggarakan sebagian tugas BKKBN di daerah provinsi selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, yang selanjutnya disebut Perwakilan BKKBN Provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, BKKBN dan Perwakilan BKKBN di Provinsi memiliki hubungan fungsional dengan BKKBD Provinsi dan BKKBD Kabupaten/Kota.

Agar pelaksanaan tugas BKKBN di daerah dapat dilaksanakan secara optimal sehingga tujuan nasional yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka diperlukan penguatan sumber daya kependudukan dan keluarga berencana di daerah; meliputi fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi. Oleh karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 urusan pemerintahan bidang KB dan KS, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan, masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat, maka penanggung jawab sekaligus pelaksana urusan tersebut adalah Perwakilan BKKBN Provinsi selaku instansi vertikal BKKBN.

Perwakilan BKKBN di Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di provinsi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga dengan menyelenggarakan fungsi berikut:
a. pengadaptasian, penjabaran, pengelolaan, penggerakan, dan pengendalian kebijakan program pengendalian penduduk di provinsi;
b. pengadaptasian, penjabaran, pengelolaan, penggerakan, dan pengendalian kebijakan program keluarga berencana di provinsi;
c. pengadaptasian, penjabaran, pengelolaan, penggerakan, dan pengendalian kebijakan program keluarga sejahtera di provinsi;
d. penerapan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana di provinsi secara konsisten;
e. pengembangan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan keluarga berencana di provinsi;
f. perencanaan dan penggerakan seluruh sumber daya internal dan eksternal dalam implementasi program kependudukan dan keluarga berencana di daerahnya;
g. pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengelola dan pelaksana program pengembangan model kemitraan,pendanaan, dan operasional teknis di daerahnya;
h. pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di provinsi;
i. pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di provinsi;
j. pengembangan jejaring kemitraan dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana;
k. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kependudukan dan keluarga;
l. fasilitasi pembentukan BKKBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
m. penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di provinsi;
n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana di provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BKKBN Provinsi diharapkan dapat:
a. menyediakan dukungan administrasi, sarana, dan prasarana;
b. mengelola alat dan obat kontrasepsi;
c. meningkatkan kesertaan dan pembinaan ber-KB;
d. membina ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
e. melakukan advokasi dan penggerakan pembangunan kependudukan dan KB;
f. menyerasikan kebijakan pembangunan sektor yang berwawasan kependudukan;
g. mengelola data dan informasi pembangunan kependudukan dan KB;
h. meningkatkan kompetensi tenaga pelaksana program kependudukan dan KB;
i. melaksanakan penelitian dan pengembangan kependudukan dan KB;
j. mengembangkan kapasitas pelaksanaan program kependudukan dan KB di provinsi dan kabupaten/kota;
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah tetap mengacu pada pembagian urusan pemerintahan yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten dan Kota , dan secara fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinyanya menggunakan perangkat tatalaksana yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

About these ads

Perihal WIDYAISWARA BKKBN
Widyaiswara Utama pada PUSDIKLAT Kependudukan dan KB BKKBN Jl Permata No 1 Halim PK Jaktim , Penasehat pengurus IWI Pusat Bidang KKB , Penasehat Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh KB Indonesia, Ketua Forum Widyaiswara BKKBN.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: