Perencanaan PembiayaanPencapaian SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten dan Kota

I. PENDAHULUAN, A. LATAR BELAKANG , Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM serta Pemendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Permendagri No 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah. Menidaklanjuti hal tersebut, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional telah menetapkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian sasaran indikator SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara bertahap diperlukan petunjuk teknis perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.
Untuk dapat memperhatikan potensi dan kemampuan masing-masing daerah tersebut, dan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan ber-KB masyarakat di daerah, dinyatakan bahwa KB secara umum dapat membantu merencanakan jumlah kelahiran, KB juga menurunkan beban keluarga yang harus diberi makan, menjaga kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan produktifitas dan pendapatan keluarga, inti dari fokus indikator SPM bidang KB dan KS inilah yang diharapkan Pemerintah Daerah secara bersama-sama dan terpadu dapat melaksanakannya. Dengan alasan itupun, maka diperlukan petunjuk teknis perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk membantu dan dapat memberikan kemudahan dan kesamaan persepsi kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan pembiayaan penerapan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.
Adapun sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah tersusunnya perencanaan pembiayaan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian secara bertahap SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di daerahnya.

C. PENGERTIAN

1. Indikator kinerja SPM bidang Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak di penuhi dalam pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota berupa masukan proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan
2. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM daerah Kabupaten/Kota.
3. Langkah kegiatan adalah tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi capaian indikator SPM sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota.
4. Kurun pelaksaanaan kegiatan periode 1 (satu) tahun.
5. Satuan kerja/Lembaga penanggung jawab adalah lembaga di daerah yang bertanggung jawab dalam penerapan SPM. Penentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini harus mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kualifikasi dan kompetensi sumber daya SKPD yang bersangkutan.
6. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah seperti PAD, DAU, dan DAK serta sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
7. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
8. Analisis kemampuan dan potensi daerah terkait data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis perencanaan pembiayaian pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Rencana pencapaian SPM.
2. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
3. Mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.
4. Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM kepada masyarakat.

II. RENCANA PENCAPAIAN SPM

Dalam menentukan rencana penerapan dan pencapaian SPM, pemerintahan daerah harus mempertimbangkan:
1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar
Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dilihat dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh daerah sampai saat ini, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di dalam SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.
2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai
Target pelayanan dasar yang akan dicapai mengacu pada target pencapaian yang sudah disusun oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.
3. Kemamapuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas daerah
Rencana pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara nasional yang telah di tetapkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah.
Analisis kemampuan daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diKabupaten/Kota, misalnya data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik, dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan kondisi geograis, demografis pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi.
Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM.
Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis:
a. Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah;
b. Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.
c. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisa standar belanja kegiatan berkaitan dengan SPM dan satuan harga kegiatan.
d. Perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.

Analisis kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.
Penentuan prioritas program dan kegiatan dilakukan dengan menggunakan format pada lampiran.

III. PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang akan dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. RPJMD yang memuat rencana pancapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Planfond Anggaran (PPA). Adapun mekanisme rencana pencapaian SPM dalam RPJMD sebagai berikut:

IV. MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM DAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota. Nota kesepakatan inlah yang menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD yang menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota. Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD ini dapat dilihat

Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilakukan untuk melihat kemampuan dan potensi daerah dalam pencapaian dan penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota. Adapun tahapan mekanisme perencanaan pembiayaan SPM adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah Daerah menetapkan batas waktu pencapaian SPM untuk daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM decara nasional, kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah menetapkan target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah.
4. Pemerintah Daerah membuat rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah.
5. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan jenis kegiatan dari masing-masing jenis pelayanan yang sudah ditetapkan oleh BKKBN melalui perumusan kebijakan nasional bidang KB dan KS serta disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerahnya dalam pencapaian SPM di daerah masing-masing.
6. Pemerintah Daerah menggunakan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7. Apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian SPM Bidang Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melebihi kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat mengurangi kegiatan atau mencari sumber anggaran lainnya.

Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Adapun uraian kegiatan dan biaya dalam rangka penyusunan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, dijelaskan pada lampiran III Modul Pembiayaan SPM.

V. SISTEM PENYAMPAIAN INFORMASI

Rencana pencapaian target tahunan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (ILPPD) yang harus diinformasikan kepada masyarakat.
Selain itu, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusun dan Penerapan SPM Pemerintah Daerah mengakomodasi pengelolaan data informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mekanisme Sistem Pengelolaan Data dan Informasi SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

VI. PENUTUP

Petunjuk Teknis perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota disusun sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota. Perencanaan pembiayaan pencapaian SPM ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana APBD yang dibutuhkan bagi pelaksanaan dan pencapaian SPM di daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan mengevaluasi setiap tahunnya.

Tabel 1. Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan

Provinsi/Kab/Kota :
Urusan Wajib :
Dinas/Badan :
JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM/ KEGIATAN Indikator Analisa Penilaian SPM Total Nilai Analisa SWOT Ranking Batas Waktu Pencapaian SPM di Daerah PAGU INDIKATIF
Program/Kegiatan Faktor Kekuatan Faktor Kelemahan Faktor Peluang Faktor Tantangan APBD APBD APBN
Output Out
come 1 2 3 dst. 1 2 3 dst. 1 2 3 dst. 1 2 3 dst. Kab/Kota Prov.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sumber : Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007

Tabel l 2. Batas Waktu Pencapaian SPM Di Daerah

Provinsi/Kab/Kota :
Urusan Wajib :
Dinas/ Badan :
JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM/ KEGIATAN Indikator Batas Waktu Pencapaian (Thn) Periodesasi Pencapaian Program/Kegiatan(%) Pagu indikatif (juta Rp) Sumber Dana
Program/Kegiatan APBD APBD
Output Outcome Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 dst. Kab/Kota Prov. KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sumber : Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007

PENJELASAN MODUL PEMBIAYAAN SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN/KOTA
I. ACUAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA PENERAPAN SPM
A. modul penghitungan kebutuhan biaya penerapan SPM; modul tersebut disusun mengacu kepada:
1. Perka tentang standar pelayanan minimal Bidang KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA di Kabupaten/Kota; yang menetapkan jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target tahun 2010 – 2014.
2. Kepka tentang petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal bidang KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA di kabupaten/kota; yang memberikan rincian bagi setiap indikator kinerja, meliputi : pengertian, definisi operasional, cara perhitungan/rumus, sumber data, rujukan, target, langkah kegiatan, sumber daya manusia; yang materinya disiapkan oleh semua komponen terkait yg terkait dengan SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, dengan koordinasi oleh Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.
B. Renstra Kabupaten-Kota yang memuat rencana tahunan pencapaian spm urusan wajib KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
C. Unit cost/harga satuan biaya kabupaten-kota sebagai acuan penyusunan RAPBD kabupaten-kota
D. Kabupaten-kota dalam angka, yang didalamnya terdapat data-data kependudukan dan data lainnya yang berhubungan dengan sasaran layanan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
E. Profil KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA yang di dalamnya memuat data capaian pelayanan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA yang berhubungan dengan indikator sasaran SPM

II. PRINSIP-PRINSIP PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA YANG DIURAIKAN/DIRINCI DALAM MODUL
A. PEMBIAYAAN MENGIKUTI KEGIATAN :
1. Setiap jenis pelayanan terdapat indikator-indikator
2. Setiap indikator telah ditetapkan langkah-langkah kegiatan
3. Setiap langkah kegiatan ditetapkan variabel-variabel kegiatan
4. Setiap variabel ditetapkan komponen yang mempengaruhi pembiayaan
5. Antar komponen disusun dalam formula/rumus dan dikalikan unit cost untuk setiap variabel/komponen kegiatan.

B. TIDAK MENGHITUNG BIAYA INVESTASI BESAR, HANYA MENGHITUNG INVESTASI SARANA DAN PRASARANA YANG MELEKAT LANGSUNG DENGAN KETERLAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PENERAPAN SPM .
1. Investasi besar tidak dilakukan secara reguler
2. Investasi yang melekat langsung harus tersedia karena tanpa itu maka jenis maupun kualitas layanan itu tidak terlaksana/tercapai dan indikator tidak tercapai

C. TIDAK MENGHITUNG KEBUTUHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG ATAU BELANJA EX-RUTIN
1. Kebutuhan belanja tidak langsung terdapat formulasi umum untuk suatu kabupaten-kota sebagaimana berlaku untuk urusan wajib dan urusan pilihan lain daerah tersebut
2. Kebutuhan belanja tidak langsung tidak terkait langsung dengan ketercapaian indikator SPM.
3. Jumlah SKPD suatu daerah tidak standar baik jenis maupun jumlahnya

D. TIDAK MENGHITUNG KEBUTUHAN SUATU KABUPATEN-KOTA SECARA TOTAL
1. Hanya menghitung kebutuhan biaya untuk menerapkan dan mencapai indikator SPM yang ditetapkan
2. Kebutuhan belanja kebutuhan suatu daerah bukan hanya untuk menerapkan dan mencapai SPM, tetapi juga non-SPM yang menjadi kebutuhan nyata masyarakat kabupaten-kota dimana masing-masing kabupaten-kota berbeda-beda.
3. Dalam total belanja daerah harus tertampung belanja penerapan spm, tetapi tidak hanya untuk penerapan spm

E. TIDAK MENGHITUNG KEBUTUHAN PER-SKPD KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1. Hasil hitung dari modul perhitungan kebutuhan biaya SPM adalah hasil hitung dari kebutuhan Kabupaten-Kota, bukan kebutuhan masing-masing SKPD-KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA.
2. Kebutuhan belanja masing-masing SKPD-KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA tergantung seberapa besar/banyak SKPD tersebut melaksanakan langkah-langkah kegiatan penerapan dan pencapaian indikator SPM, dan seberapa besar volume masing-masing komponen kegiatan.

F. MENGHITUNG SELURUH LANGKAH KEGIATAN TANPA MEMANDANG SUMBER BIAYA
1. Seluruh kebutuhan biaya untuk tercapainya indikator spm suatu daerah harus diketahui, agar dapat ditetapkan juga berapa kebutuhan biaya yang ditanggung/ dibebankan kepada setiap jenis sumber biaya, jika terdapat sumber-sumber biaya yang berbeda-beda.
2. Jika terdapat sumber biaya yang berbeda, masing-masing sumber biaya akan menyediakan biayanya mengikuti besaran biaya hasil hitung sesuai modul, sehingga sesuai kebutuhan nyata.
3. Untuk mencapai indikator yang ditetapkan/ditargetkan tidak seluruhnya dibiayai oleh pemerintah (Pusat/BKKBN maupun propinsi dan kabupaten-kota), terdapat penduduk yang memperoleh pelayanan yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk swasta, sehingga tanpa menyediakan anggaran belanja suatu daerah telah memperoleh capaian indikator pada tingkat tertentu.
4. Terdapat daerah-daerah yang seluruh target harus dicapai dengan biaya/belanja pemerintah

G. PEMBIAYAAN MASA TRANSISI
1. Pembiayaan atas variabel dari langkah kegiatan tertentu yang selama ini disediakan bukan oleh kabupaten-kota masih dalam perhitungan kebutuhan biaya ini.
2. Pembebanan kepada sumber/pihak–pihak selain pemerintah kabupaten-kota, selama masa transisi, ditetapkan secara ad-hoc/sementara, terpisah dari modul ini.

H. PEMBIAYAAN KEGIATAN OPTIONAL
1. Dalam modul terdapat jenis kegiatan : operasional pelayanan, pengumpulan data, pelatihan tenaga, penyuluhan ketahanan pangan masyarakat, pertemuan koordinasi, dan investasi yang melekat kepada operasional pelayanan.
2. Dalam menyusun formula kebutuhan operasional pelayanan KB dan KS telah diperhitungkan indeks kebutuhan alat (investasi) maupun bahan habis pakai dan indeks kemampuan menjangkau sasaran pelayanan sebagai upaya menjaga kualitas layanan.
3. Kegiatan-kegiatan lainnya ditentukan berdasarkan kondisi daerah, misalnya : berapa kali pertemuan, berapa kali pelatihan, berapa kali melakukan penyuluhan mengenai kebutuhan pangan; kegiatan ini yang dimaksudkan sebagai kegiatan optional; optional dalam hal volumenya, tetapi mutlak harus dilaksanakan meskipun hanya sekali.

I. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA MEMPERHATIKAN TINGKAT CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA
1. Modul dilengkapi dengan template penghitungan biaya
2. Template merupakan pola kuantifikasi dari rincian modul
3. Template dibuat dalam perspektif waktu tiga tahun anggaran; tahun lalu menunjukkan capaian yang sudah nyata, tahun ini tahun penyusunan rencana yang belum diketahui tingkat capaiannya karena masih sedang berlangsung, dan tahun depan tahun yang direncanakan yang mencerminkan cita-cita pencapaian indikator. Dengan template ini dapat dihindarkan perencanaan yang tidak realistis, setiap perubahan capaian antar waktu untuk variabel dan komponen kegiatan tertentu harus dapat dijelaskan secara rasional atau didukung dengan data.

J. KAITAN DENGAN KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
1. Modul maupun template disusun belum memperhatikan pola yang ditetapkan oleh ketentuan tentang penyusunan RAPBD.
2. Komponen biaya dalam modul berada pada jenis belanja gaji pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, sehingga ada kesesuaian dengan jenis-jenis belanja yang tercantum dalam RAPBD.

III. HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI BESAR KECILNYA KEBUTUHAN BIAYA.
Perbedaan kebutuhan biaya penerapan spm dan pencapaian indikator spm antar kabupaten-kota atau antar tahun anggaran dalam satu kabupaten-kota, dipengaruhi oleh sedikitnya hal-hal berikut ini :
A. Jumlah sasaran, semakin banyak/besar sasaran semakin besar biaya total yang dibutuhkan, meskipun biaya rata-rata, per-sasaran dapat lebih kecil. Termasuk didalamnya sasaran yang dicapai dengan dana masyarakat termasuk swasta, semakin besar sasaran yang dilayani oleh masyarakat termasuk swasta maka semakin kecil dana yang dibutuhkan untuk disediakan oleh pemerintah.
B. Besar kecilnya gap antara capaian tahun lalu dengan cita-cita tahun depan, atau besar kecilnya delta yang ingin diwujudkan. Semakin besar delta semakin besar biaya yang dibutuhkan.
C. Ketersediaan sarana-prasana/investasi yang tersedia saat ini, semakin lengkap, maka kebutuhan biaya tahun depan semakin kecil.
D. Geografis, semakin jauh/sulit suatu daerah, termasuk jauh/sulit dari pusat kebutuhan pangan, semakin besar biaya dibutuhkan.
E. Kegiatan optional, semakin banyak maka semakin membutuhkan biaya yang besar
F. Unit cost, semakin besar/tinggi unit cost yang ditetapkan untuk komponen kegiatan tertentu semakin besar biaya dibutuhkan.

IV. MENGHITUNG JUMLAH SASARAN SUATU KABUPATEN/KOTA

Menghitung Jumlah Sasaran suatu Kabupaten / Kota dengan cara :

1. Sasaran Langsung Penduduk, dengan cara :
a. Mempergunakan formula-formula baku sebagai prediksi/prakiraan, dan dikalikan dengan Jumlah Penduduk. Dengan perhitungan ini diperoleh Jumlah Nominal Sasaran; misalnya : Prakiraan Ibu Hamil suatu Kabupaten adalah Jumlah Penduduk dikalikan dengan CBR, sehingga diperkirakan diketahui Jumlah Ibu Hamil, dalam jumlah nominal;
b. Jumlah Nominal Sasaran itu belum tentu seluruhnya menjadi Sasaran Pelayanan tahun yang direncanakan, masih dipengaruhi Proporsi Target Pelayanan yang akan dicapai; yaitu :
1) Kurang dari 100%, karena itulah kemampuan optimal dari pelayanan yang diperhitungkan dapat diberikan;
2) Tetapi ada yang harus 100%, karena tanpa pencapaian 100% maka tetap menjadi ancaman bagi warga/penduduk lainnya, atau harus 100% karena memang seluruh sasaran harus memperoleh pelayanan;
c. Jadi Jumlah Sasaran yang mempengaruhi Besaran Dana yang dibutuhkan adalah hasil kali Jumlah Penduduk, Formula Tertentu untuk Jenis Rincian Penduduk Sasaran, Proporsi Target yang ingin dicapai;
d. Semakin Besar Jumlah Penduduk, semakin besar Dana yang dibutuhkan; semakin Besar Proporsi Target yang ingin dicapai, semakin besar Dana yang dibutuhkan;
e. Jumlah sasaran yang membutuhkan dana pemerintah tidak selalu seluruh dari Jumlah Sasaran (butir-1.3); terdapat Sasaran yang dicapai oleh Kabupaten/Kota tanpa Pemerintahan Kabupaten/Kota menyediakan dana APBD, yaitu Sasaran-sasaran yang memperoleh/mencari pelayanan yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk swasta; sasaran yang dilayani oleh Non-Pemerintah ini merupakan bagian dari capaian Pemerintahan Kabupaten/Kota. Data proporsi ini diperoleh dari hasil pendataan tahun sebelumnya.
f. Semakin besar Sasaran yang memanfaatkan pelayanan oleh masyarakat termasuk swasta, maka kebutuhan Dana APBD semakin kecil; tetapi terdapat kegiatan-kegiatan yang dicakup dengan SPM dimana pelayannya seluruhnya oleh Pemerintah, dan tidak dilakukan oleh masyarakat termasuk swasta.

Semakin besar Jumlah Penduduk Sasaran, semakin banyak dibutuhkan Dana, tetapi kebutuhan Dana rerata Per-Penduduk Sasaran/Per-kapita Penduduk semakin kecil, karena terdapat kebutuhan-kebutuhan dana yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh jumlah penduduk

2. Sasaran KB dan KS, dihitung secara nominal, yang penting di dalam Kabupaten/Kota tersebut terdapat unit pelayanan yang memberikan pelayanan peserta KB dan KS dan mempengaruhi kebutuhan Dana APBD.

3. Sasaran KB dan KS, dihitung dengan cara :
a. Jumlah peserta KB dan KS semakin mendekati angka 100% yang akan dilayani maka semakin banyak dana yang dibutuhkan;
b. Jumlah peserta KB dan KS, semakin banyak yang direncanakan untuk ditingkatkan menjadi peserta aktif, maka semakin banyak dibutuhkan anak.

RINCIAN KETERANGAN BUTIR-2 BESAR-KECILNYA GAP

Gap yang dimaksud adalah delta/tambahan/selisih dari proporsi target sasaran tahun lalu dengan tahun depan yang sedang direncanakan kebutuhan dananya; misalnya : cakupan usia subur, capaian TA 2007 = 80 %, dan rencana TA 2009 = 90 %, maka gap dari rencana ini adalah 10 %, dan jika rencana TA 2009 adalah 95 %, maka gap-nya 5 %; Besar-kecilnya gap inilah yang berpengaruh kepada kebutuhan Dana.
Gap masing-masing daerah berbeda, tergantung jarak Capaian Awal pelaksanaan SPM dengan target 2010 dan 2014, dan rinciannya setiap tahun yang ditetapkan dalam RPJMD.
Angka Gap tidak memanfaatkan Angka Capaian Tahun Anggaran Sekarang (pada saat rencana kebutuhan Dana dibuat), karena Capaian Tahun Sekarang belum diketahui, kabupaten / kota sedang melakukan pelayanan, belum dapat diketahui capaiannya.

RINCIAN KETERANGAN BUTIR-3 KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Bahwa terdapat Sarana dan Prasarana yang mutlak diperlukan untuk terselenggarakannya kegiatan-kegiatan pencapaian indikator SPM, seperti: peralatan dan peragaan pembantu; dalam jumlah yang sudah dibakukan (terlampir).
Semakin kurang tersedia sarana dan prasarana tersebut di suatu kabupaten/kota, maka Kabupaten/Kota tersebut semakin besar membutuhkan dana.
Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah yang benar-benar dibutuhkan bagi terlaksananya pelayanan SPM; tidak termasuk investasi besar, seperti kendaraan bermotor, gedung dan sejenisnya.

RINCIAN KETERANGAN BUTIR-4 : GEOGRAFIS

Semakin sulit geografi suatu Kabupaten/Kota, semakin berpencar penduduk dalam dataran/daratan yang berbeda/berjauhan, dimana sasaran-sasaran pelayanan kesehatan semakin sulit dijangkau oleh petugas KB/KS; maka semakin besar dibutuhkan dana.
Berbeda dengan sasaran anak didik/murid sekolah dalam urusan wajib pendidikan, dimana dalam hal kesulitan daerah/geografi ini menjadi beban anak didik, tidak menjadi beban petugas/pemerintah sebagaimana sasaran ibu hamil dan lainnya dalam urusan wajib KB/KS dimana beban biaya untuk melayaninya berada pada pemerintah/petugas.

RINCIAN KETERANGAN BUTIR-5 : KEGIATAN OPTIONAL / PILIHAN

Dalam mendukung pelaksanaan SPM untuk mewujudkan Indikator-indikator terdapat Kegiatan-kegiatan Pilihan, misalnya : pertemuan perencanaan, pelatihan petugas, dan sejenisnya. Kegiatan ini tidak standar secara volume atau tidak didasarkan pada formula baku tertentu; dapat dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan/kondisi setempat; misalnya: Pertemuan Perencanaan dilakukan tiap 3 (tiga) bulan, tetapi dapat dilakukan 6 (enam) bulan sekali, atau setahun sekali; tetapi tidak boleh ditiadakan pertemuan tersebut.
Semakin banyak / sering kegiatan ini semakin membutuhkan Dana Pemerintahan Kabupaten / Kota.
RINCIAN KETERANGAN BUTIR-6 : UNIT COST

Bahwa untuk setiap komponen kegiatan yang didukung dengan pembiayaan ditetapkan Biaya Satuan Kegiatannya, atau Unit Cost.
Unit Cost untuk menghitung kebutuhan Biaya/Dana dalam APBD ditetapkan secara Standar untuk seluruh urusan pemerintahan, bukan hanya untuk KB/KS, dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Semakin tinggi Unit Cost untuk komponen kegiatan sejenis, maka semakin tinggi kebutuhan Dana.

About these ads

Perihal WIDYAISWARA BKKBN
Widyaiswara Utama pada PUSDIKLAT Kependudukan dan KB BKKBN Jl Permata No 1 Halim PK Jaktim , Penasehat pengurus IWI Pusat Bidang KKB , Penasehat Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh KB Indonesia, Ketua Forum Widyaiswara BKKBN.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: