Hubungan fungsional Pusat dan Daerah

Rumitnya penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi adalah minimnya instrumen pendudkung hubungan fungsional antara pusat dan daerah , kesulitan dan hambatan manajemen ini secara tidak langsung menggeroghoti pencapaian visi pemerintah pusat sehingga banyak sekali program-program strategis yang dicanangkan pemerintah tertuang dalam rencana pembangunan lima tahunan dan program tahun tidak berjalan sesuai harapan .

PETUNJUK TEKNIS S P M BIDANG KB DAN KS

Lampiran II : PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KB DAN KS
Nomor : 55/HK-010/B5/2010 Tanggal : 29 JANUARI 2010 ,Departemen/LPND : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN/KOTA

SPM PROGRAM KB DAN KS DI KABUPATEN DAN KOTA

SPM Program KB dan KS di Kabupaten dan Kota telah ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada tanggal 29 Januari 2010 Maksud dan tujuan ditetapkannya SPM ini adalah sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Program KB di Kabupaten dan Kota , dapat dijadikan arah dan alat ukur pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan program KB di wilayahnya

Rasio jangkauan tugas Penyuluh KB

Diperkirakan kebutuhan Petugas Lapangan KB di Indonesia sekitar 50% dari jumlah desa dan kelurahan
Asumsinya setiap dua (2) desa 1 (satu) Petugas . Luar biasa lantas bagaimana menghitung cakupan ruang gerak tugasnya