Penanganan masalah Kependudukan di Indonesia

Sejak reformasi penanganan masalah kependudukan di Indonesia menjadi tidak prioritas dalam jajaran pembangunan nasional , sudah waktunya pada kabinet 2010-2014 ini pemerintah belum memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya-upaya menangani masalah kependudukan agar kualitas penduduk Indonesia memiliki daya saing dikancah internasional.
Dengan demikian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki bagian melaksanakan misi pembangunan nasional yakni untuk mewujudkan bangsa yang memiliki daya saing terdapat tiga(3) sasaran pokok yakni, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender ( IPG )serta Penduduk Tumbuh Seimbang.(PTS ). Sasaran ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan penduduk adalah dari sisi kualitas dan kuantitas, institusi yang paling dekat yang selama ini telah bergerak pada fungsi itu adalah BKKBN.
Tugas penyerasian dan harmonisasi kebijakan tentunya berfungsi mengkoordinasikan sektor-sektor yang memikliki fungsi untuk mencapai sasaran seperti pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sektor pendidikan,sektor kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemuda. Salah satu kekuatan BKKBN dalam penanganan masalah kependudukan di Indonesia adalah kekuatan jaringan pelayanan sampai ke tingkat akar rumput dan ini telah dikuatkan dengan PP 41 dan PP 38 tahun 2007 permasalahannya adalah komitmen pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam PP tersebut. Keterbatasan kemampuan finansial dan keterbatasan SDM lokal selalu dijadikan alasan dalam penanganan masalah kependudukan.
Tugas BKKBN berfungsi mengkoordinasikan, menyelaraskan berbagai kebijakan yang mengarah pada pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif sekaligus berperan dalam memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan kependudukan ini. Kondisi saat ini penanganan masalah kependudukan dan khususnya program KB sejak pelaksanaan desentralisasi dan penyerahan sebagian kewenangan pengelolaan program KB ke pemerintahan di daerah pada tahun 2003, telah terjadi perubahan sebagai dampak perubahan sistem pemerintahan. Perubahan situasi pengelolaan program di lapangan ini memang telah menunjukkan gejala perbaikan setelah dilaksanakannya Peraturan Pemerintah nomor 38 dan 41 tahun 2007 yang lebih mempertegas bentuk lembaga pengelola program KB di daerah.
BKKBN berfungsi juga sebagai penetapan kebijakan penggerakan partisipasi masyarakat , karena melemahnya kapasitas dan peran organisasi pengelola KB di pemerintahan kabupaten dan kota belum dapat digantikan oleh komponen-komponen institusi yang ada di masyarakat. Pergeseran peran pengelolaan program kearah pengelolaan yang lebih mandiri oleh komponen masyarakat harus menjadi prioritas. Arah kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan peran dan penggerakan masyarakat dalam penyelenggaraan program harus dikembangkan, dan harus terintegrasi dengan pengembangan kebijakan pembangunan kependudukan secara menyeluruh agar dapat lebih melibatkan sektor terkait di dalamnya.
Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach). Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta pesebaran penduduk. Kedua berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk. Kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan.

A. KONDISI PROGRAM KB SAAT INI
Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah menghasilkan transisi demografi. Transisi demografi tersebut ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian, dan disertai peningkatan angka harapan hidup. Hal tersebut telah mengubah struktur umur penduduk, yakni menurunnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun yang diikuti dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) secara perlahan. Selanjutnya kondisi tersebut menyebabkan angka ketergantungan menurun yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi ini merupakan jendela peluang (Window of Opportunity) yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi atau jendela peluang tersebut diperkirakan akan terjadi hanya sekali saja dalam sejarah dan waktunya sangat pendek, yaitu sekitar 5 tahun dari tahun 2020-2025 (Proyeksi Penduduk berdasarkan SUPAS 2005), dengan syarat angka kelahiran dapat dikendalikan.
Oleh sebab itu melalui Pembangunan Kependudukan dan KB, Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkannya. Peluang emas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila: (1) kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedia kesempatan kerja produktif, agar memungkinkan penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan tabungan rumah tangga; (3) tabungan tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan kembali untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; dan (4) pemberdayaan perempuan harus ditingkatkan untuk mendorong mereka memasuki pasar kerja sehingga dapat menambah tabungan keluarga.
Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, program keluarga berencana (KB) telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat memperlambat pertambahan dan pertumbuhan penduduk secara signifikan. Sejak Program KB Nasional dikembangkan tahun 1971 sampai dengan 2009, keberhasilannya diperkirakan telah mencegah lebih dari 100 juta kelahiran. Oleh karena itu, Program KB telah berhasil mengubah kondisi piramida penduduk Indonesia dari penduduk muda menuju penduduk dewasa.
Hasil-hasil yang dicapai pembangunan Keluarga Berencana pada tahun 2004-2009, antara lain:
(1) Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) secara nasional cenderung menurun dari 2,4 (SDKI 2002/2003 setelah revisi) menjadi sekitar 2,3 anak per perempuan usia reproduksi (SDKI 2007 setelah direvisi). Penurunan TFR antara lain didorong oleh meningkatnya median usia kawin pertama perempuan dari sekitar 19,2 tahun (SDKI 2003), menjadi 19,8 tahun menurut SDKI 2007. Selain itu juga disebabkan karena penurunan ASFR 15-19 tahun dari 39 menjadi 30 per 1000 perempuan.
(2) Dari aspek kualitas penduduk, program Keluarga Berencana Nasional juga telah membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga Indonesia karena dengan dua atau tiga anak, setiap keluarga lebih dapat memenuhi hak-hak dasar anak-anaknya.

Disamping pencapain tersebut di atas, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembangunan Kependudukan dan KB selama periode 2004-2009 adalah sebagai berikut :

Masih tinggi dan bervariasinya angka kelahiran. Berdasarkan hasil SDKI tahun 2007, walaupun TFR cenderung menurun namun tingkatnya belum mencapai sasaran yang ideal yaitu TFR 2.1. Selain itu, tingkat kelahiran sangat bervariasi antar propinsi, menurut kondisi sosial, ekonomi, serta geografis. Hasil SDKI 2007 setelah direvisi menunjukkan bahwa TFR terendah berada pada tingkat 1,5 di D.I Yogyakarta dan tertinggi 3,7 di NTT dan Maluku. Menurut data SDKI yang belum direvisi, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada kelompok miskin (4,2) lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang lebih mampu (3,0). Selanjutnya, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang berpendidikan rendah (4,1) lebih banyak dibandingkan dengan perempuan berpendidikan tinggi (2,7).

Bervariasinya angka pemakaian kontrasepsi. Prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence rate/CPR) masih rendah dan bervariasi antar provinsi, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan desa-kota. Bila dilihat hasil SDKI 2002-2003 dan 2007, CPR tidak memperlihatkan peningkatan yang berarti, yaitu masing-masing dari 56,7 persen menjadi 57,4 persen (cara modern) dan dari 60 persen menjadi 61,4 persen (semua cara). CPR terendah terdapat di Maluku sekitar 33,9 persen dan tertinggi di Bengkulu sekitar 73,9 persen.

Masih tinggi dan bervariasinya unmet need. Jumlah pasangan usia subur yang ingin menunda punya anak atau tidak menginginkan anak lagi tapi tidak ber-KB (unmet need) meningkat dari 8,6 persen pada SDKI 2002-2003 menjadi 9,1 persen pada SDKI 2007. Unmet need sangat bervariasi antar provinsi, terendah sebesar 3,2 persen di Bangka Belitung dan tertinggi di Maluku sebesar 22,4 persen.

Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan PUS tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman. Hal ini dapat dicermati dari hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 2007, memperlihatkan bahwa 2 persen wanita dan 8 persen laki-laki mengatakan setuju apabila pria melakukan hubungan seksual pra-nikah. Hanya satu persen wanita dan 5 persen laki-laki yang setuju apabila wanita melakukan hubungan seks pra-nikah. Apabila persepsi ini berlanjut menjadi perilaku dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi kurang, ada kemungkinan meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat memicu terjadinya aborsi yang tidak aman.

Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja. Berdasarkan data dari BKKBN, persentase keluarga yang memiliki anak balita yang aktif melakukan pembinaan tumbuh-kembang anak melalui kegiatan kelompok BKB cenderung menurun, yaitu dari 29 persen pada tahun 2006, menjadi sekitar 10 persen pada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena penurunan jumlah kelompok BKB yang aktif, terlihat penurunan yang cukup bermakna yaitu dari 106.755 kelompok pada tahun 2005, menjadi 81.635 kelompok pada tahun 2006, dan turun lagi menjadi 69.573 kelompok pada bulan September 2007, pada akhir tahun 2008 meningkat kembali menjadi 76.218 kelompok, dan pada akhir tahun 2009 mencapai 78.040 kelompok. Sementara, jumlah kelompok BKR pada tahun 2006 tercatat sebanyak 32.279 kelompok, mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 28.408 kelompok, pada akhir 2008 meningkat kembali menjadi 30.782 kelompok, dan pada akhir 2009 mengalami peningkatan kembali menjadi 32.535 kelompok.

Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB. Menurut teori kependudukan, pada saat CPR telah mencapai di atas 50 persen, sangat sulit untuk meningkatkan peserta KB oleh karena sisa PUS pada umumnya adalah kelompok-kelompok sulit (hard core) yang memerlukan terobosan-terobosan baru untuk mengajak mereka ber-KB. Salah satu upaya inovatif yang dipergunakan untuk mengajak mereka ber-KB adalah melalui pembentukan kelompok-kelompok kegiatan (poktan) yang ada, salah satunya adalah UPPKS. Di samping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Pra-sejahtera dan Sejahtera I maka upaya peningkatan pendapatan keluarga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian kesertaan ber KB nya. Namun, sampai dengan saat ini poktan tersebut belum optimal dalam meningkatkan dan membina kesertaan ber-KB serta meningkatkan kemandiriannya.

Masih belum sinerginya antara kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas, baik secara vertikal maupun horizontal, serta masih terdapatnya kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan kuantitas penduduk. Hal ini berdampak pada melambatnya pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir karena terjadi in-efisiensi dalam pembangunan. Oleh karena penanganan masalah kependudukan melibatkan banyak sektor dan pemangku kepentingan, maka para pemangku kepentingan tersebut harus dapat berbagi visi, satu tujuan, dan satu tekad, menuju pembentukan SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, harus ada upaya bersama yang saling bersinergi (concerted efforts) antara semua pemangku kepentingan. Upaya tersebut seharusnya dikoordinasikan oleh sebuah lembaga yang mempunyai tugas antara lain menyerasikan kebijakan kependudukan secara konsisten dan berkesinambungan, mengingat keberhasilan kebijakan kependudukan baru terlihat hasilnya beberapa dekade mendatang, yakni adanya peningkatan kualitas SDM.

Apabila ketidakserasian kebijakan pemerintah dalam pembangunan lainnya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan maka peluang untuk mewujudkan kondisi penduduk seimbang akan hilang sehingga upaya dalam memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan pada tahun 2020-2025 juga akan tertunda. Paradigma arah pembangunan nasional saat ini yang belum menempatkan bidang kependudukan sebagai platform pembangunan utama akan menjadi ancaman dalam pembangunan SDM yang berdaya saing di masa yang akan datang.

About these ads

Perihal WIDYAISWARA BKKBN
Widyaiswara Utama pada PUSDIKLAT Kependudukan dan KB BKKBN Jl Permata No 1 Halim PK Jaktim , Penasehat pengurus IWI Pusat Bidang KKB , Penasehat Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh KB Indonesia, Ketua Forum Widyaiswara BKKBN.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: