BAGAIMANA PENERAPAN NSPK DALAM PERENCANAAN PEMBIAYAAN.

download

BAGAIMANA PENERAPAN NSPK DALAM PERENCANAAN PEMBIAYAAN. Bagaimana Penerapan NSPK dalam perencanaan pembiayaan, pada kesempatan kali ini mari kita coba mencermati keterkaitan antara pasal 16 dengan pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat dijadikan bahan kajian, pada dasarnya ini sebagai ungkapan aktualisasi bagi urusan pengendalian penduduk dan KB yang termasuk dalam rumpun urusan tanpa pelayanan Dasar. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) bahwa urusan pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (2) bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat . Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB yang sebelumnya menggunakan Standar Pelayanan Minimal maka berdasarkan ketetntuan tersebut, penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan KB menjadi tanpa ada SPM . Sebagaimana kita ketahui bahwa SPM itu berisi tentang; jenis pelayanan dasar, indikator dan target.
Indikator SPM sebagaimana Peraturan Kepala BKKBN nomor: 55/HK-010/b5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota. Indikatornya secara garis besar terdiri dari : (1) pelayanan KIE Kbdan KS, (2) pelayanan penyediaan alat,obat dan cara kontrasepsi.(3) penyelenggaraan pelayanan KB dan KS , dan (4) pelayanan penyediaan informasi data mikro. Secara teknis indikator ini ada penetapan target tahunan dan lima (5) tahun dan memudahkan untuk disinkronkan dalam perencanaan daerah.
baca juga ;  Peran Bupati Sangat Vital dalam Pengendalian Penduduk
Persoalannya adalah jika penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan KB pelayanan dasar berarti tanpa SPM , jika demikian mengkaji keterkaitan antara pasal 16 dengan pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kami berpendapat bagaimana jika dalam NSPK yang ditetapkan kementerian yang menyelenggaraakan urusan konkuren tanpa pelayanan dasar di gabungkan dengan pemetaan urusan yang berisi indikator teknis . Mencermati ketentuan Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya pada ayat (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

images.jpg scs
Kemudian mencermati amanat undang-undang pada Merujuk pada ketentuan pasal Pasal 24 ayat ( 5 ) undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dengan demikian NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/Lembaga Non Kemenetrian sangat dimungkinkan berupa NSPK yang dikaitkan dengan indikator teknis pemetaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB. Indikator teknis pemetaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB tersebut sekaligus ditetapkan target yang harus dicapai tahunan maupun untuk periode waktu lima (5) tahun sebagaimana target SPM. Tentunya dari indikator teknis ini selain dijadikan dasar penetapan kelembagaan , juga dapat dijadikan dasar penetapan perencanaan dan pembiayaan dan disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. baca juga ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 – hukumonline.com
Jika ini terwujud maka NSPK urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB, adalah merupakan instrumen Pemerintah Daerah menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan pengendalian penduduk dan KB dalam rangka pencapaian target indikator teknis pengendalian penduduk dan KB yang tertuang dalam NSPK. Artinya dalam menetapkan NSPK telah mengacu pada indikator kinerja daerah yang telah ada dan batas waktu pencapaian NSPK . Dalam perencanaan daerah untuk mencapai target indikator teknis sebagaimana telah ditetapkan dalam NSPK , Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas waktu pencapaian NSPK untuk daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian NSPK Nasional,dengan mempertimbangkan kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing. Dari Indikator teknis yang tertuang dalam NSPK pengendalian penduduk dan KB yang terjabarkan dalam target dan batas waktu pencapaian sekaligus menjadi Program dan Kegiatan daerah yang dapat dituangkan langsung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana KerjanPemerintah Daerah ( RKPD) penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB .
Tentunya NSPK yang berkaitan dengan indikator teknis sekaligus dapat digunakan sebagai masukan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) bidang pengendalianpenduduk dan KB . sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka IKU SKPD-Dalduk KB menjadi dasar dalam penentuan IKU Bupati /Walikota . Pola seperti ini secara sistem dapat mengisi kekosongan SPM yang selama ini dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan oleh SKPD di daerah .
Kami berharap mudah-mudahan pemikiran ini mendapatkan respon positif dari pengambil keputusan dimanapun dan atas kesempatan ini terima kasih . semoga ada manfaatnya.

baca lebih lanjut :

1.PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA – l

2. Cara Menentukan dan Memilih Indikator Kinerja Kunci ./

3.Salah satu kekhwatiran dari metode kontrasepsi oral atau biasa disebut pil KB adalah bisa

4.JAKARTA, KOMPAS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tetap berjuang menaikkan

5.Program KB Belum Padu dengan Sektor Lain.

Penulis: Sugiyantomendung.com

Tinggal di Jalan Puskesmas RT/RW 07 /10 nomor 55 Kebonpala Jakarta Timur , Sehari-hari menekuni menulis dan menulis .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s