Pembiayaan Balai Penyuluhan KB dan distribusi kontrasepsi di Daerah.

alkon

Pembiayaan Balai Penyuluhan KB   dan distribusi kontrasepsi di Daerah. Pembiayaan operasional Balai Penyuluhan KB di kecamatan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh fasilitas kesehatan hendaknya yang telah terregistrasi dan telah melayani Kontrasepsi atau terdaftar dan memiliki Nomer Kode Klinik Keluarga Berencana. Tentu dana bantuan operasional KB ini bukanlah merupakan satu-satu nya sumber pembiayaan untuk pengelolaan  kegiatan Balai Penyuluhan KB di kecamatan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi tersebut akan tetapi BOKB merupakan biaya pendukung yang selama ini telah menjadi kewenangan pemerintah daerah . Dengan demikian pada dasarnya BOKB adalah bantuan operasional KB non fisik berupa biaya operasional Balai Peyuluhan KB dan bantuan biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan tahun 2016. Sedangkan yang dimaksud dengan distribusi alat dan obat kontrasepsi adalah proses penyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang SKPD KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota.implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan dan … d

Secara tegas telah ditetapkan dalam Pedoman penggunaan Dana operasional BOKB antara laian berkaitan dengan Penggunaan Dana BOKB 2016 di operasionalkan untuk pembiayaan :

  1. Biaya operasional penyuluhan; Biaya operasional penyuluhan adalah biaya yang digunakan untuk transport dan/atau konsumsi.
  2. Biaya operasional pengolahan data ; Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk membayar langganan paket data internet dan/atau konsumsi
  3. Staff meeting/rapat teknisS  adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan program kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga setiap minggu yang dipimpin oleh Kepala UPT/Koordinator/PPLKB yang dihadiri oleh PKB/PLKB. Termasuk biaya untuk membayar konsumsi rapat dan/atau transport dan/atau narasumber sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  4. Alat Tulis dan Kantor ; Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) adalah biaya untuk pembelian kertas, tinta printer, alat tulis, penggandaan dokumen,
  5. Biaya langganan daya dan jasa ; Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau telephone dan/atau air.
  6. Biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB Biaya Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk pembelian lampu, cat, kran, peralatan kebersihan,
  7. Biaya Bahan Bakar Minyak/biaya transport Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya untuk pembelian bahan bakar minyak yang digunakan untuk operasional distribusi alokon ke faskes yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung. dan
  8. Biaya jasa pengiriman/ekspedisi Biaya jasa pengiriman / ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alokon dari gudang SKPD ke faskes yang dibuktikan dengan tanda terima uang dan alokon

Tentunya bantuan  biaya ini masih sangat terbatas dan khususnya bagi daerah yang belum memiliki Balai Penyuluhan Kecamatan tentu belum dapat menggunakan BOKB ini. Keberadaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang terregistrasi adalah merupakan prasyarat dan sekaligus dijadikan Pusat Pengendalian Operasional KB di kecamatan dan desa di  wilayah tersebut. Untuk itu bagi daerah yang belum memiliki Balai Penyuluhan KB di kecamatan diharapkan dapat melakukan advokasi secara terus menerus kepada stakeholder terkait agar pembangunan Balai Penyuluhan segera terealisasi dan diajukan pembiayaan BOKB pada tahun berikutnya.

Kesemuanya ini untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental). BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental.Peran Bupati Sangat Vital dalam Pengendalian Penduduk

Berkaitan dengan penerapan penggunaan dana BOKB ini di daerah diharapkan berbagai aturan yang ada dapat ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan yang lebih operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati /Walikota untuk menampung variasi kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan BKKBN.  Demikian dan terima kasih semoga bermanfaat.

baca lebih lanjut ;

  1. Otonomi daerah –
  2. Penyelenggaraan sistem informasi keluarga – SlideShare
  3. UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 ..

Penulis: Sugiyantomendung.com

Tinggal di Jalan Puskesmas RT/RW 07 /10 nomor 55 Kebonpala Jakarta Timur , Sehari-hari menekuni menulis dan menulis .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s